RADAR BINTAN, Kota Tanjungpinang – Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepri, Henky Mohari terpilih sebagai Ketua KPID periode 2025-2028.
Henky Mohari didukung mayoritas anggota KPID Kepri melalui sidang pleno KPID Kepri, Selasa 21 Oktober 2025.
Selain pemilihan Ketua KPID Kepri, sidang pleno juga menetapkan pengisian struktur KPID Kepri 2025-2028.
Wakil Ketua KPID Kepri dipercaya kepada Indra Ispurtanto, Koordinator Bidang Isi Siaran Ahmad Dani, Koordinator Bidang PKSP Walter Panjaitan, Koordinator Bidang Kelembagaan Ramon Damora, Anggota Bidang Kelembagaan Tito Suwarno.
Sementara anggota Bidang Isi Siaran terdiri dari Bambang Sumitro, Henky Mohari serta anggota Bidang PKSP, Indra Ispurtanto.
Sebelumnya Wakil Gubernur Kepri melantik 7 anggota KPID Kepri di Gedung Daerah Tanjungpinang Selasa 21 Oktober 2025 pagi.
Masing-masing Henky Mohari, Indra Isputranto, Ahmad Dani, Walter Panjaitan, Bambang Sumitro, Ramon Damora dan Tito Suwarno.
Saat pelantikan, Wagub Nyanyang berharap para komisioner dapat menjalankan tugas dengan baik dan menjadikan penyiaran sebagai media edukasi bagi masyarakat.
“Saya berharap sebagai mitra pemerintah, kita tegak lurus pada apa yang disampaikan dan digagaskan,” ujar Nyanyang Haris Pratamura.
Wagub juga menekankan peran strategis KPID dalam memfilter konten siaran, khususnya yang berasal dari luar wilayah Kepri. Konten yang disiarkan harus mampu memberikan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat di provinsi ini.
“Kita harus bisa memfilter bagaimana terkait dengan konten tersebut yang harusnya mengedukasi masyarakat,” katanya.
Nyanyang juga memastikan dukungan penuh dari pemerintah, termasuk pengiriman informasi ke daerah perbatasan yang dinilai sangat penting. “Sebab tanpa media informasi, sulit menyampaikan berbagai hal,” ujarnya.
Selain itu, Wagub menjamin keberlanjutan dukungan anggaran untuk KPID Kepri. Pemerintah provinsi telah mengalokasikan dana sesuai kebutuhan agar komisi dapat menjalankan fungsinya secara optimal.
“Tetap ada itu. Kita sesuai dengan apa yang dianggarkan dari pemerintah provinsi kepada KPID provinsi,” pungkas Nyanyang Haris Pratamura.***
