Bupati Bengkalis Sampaikan Tiga Usulan kepada Wamen Kelautan dan Perikanan RI

RADARBINTAN.COM, Jakarta — Bupati Bengkalis, Kasmarni menyampaikan tiga usulan yang menjadi fokus utama dalam upaya memperkuat sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bengkalis kepada Wakil Menteri (Wamen) Kelautan dan Perikanan RI, Didit Herdiawan.

Usulan tersebut disampaikan Kasmarni saat bertemu langsung dengan Didit Herdiawan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta pada Rabu, 07 Mei 2025.

“Terdapat tiga fokus utama yang krusial menurut kami, yakni Pengelolaan Tambak Udang di Kawasan Mangrove, Pengembangan Perikanan Tangkap dan Permasalahan Nelayan Bengkalis yang ditangkap oleh aparat keamanan Malaysia,” ujarnya.

Soal pengelolaan tambak udang, Bupati menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen mendorong budidaya udang. Namun, seiring meningkatnya aktivitas tambak udang, muncul tantangan terhadap ketersediaan lahan budidaya dan keberlanjutan lingkungan, khususnya kawasan mangrove.

“Kebutuhan daerah saat ini adalah pendampingan teknis dan kebijakan dari KKP terkait pengelolaan tambak udang berkelanjutan di kawasan mangrove. Kemudian, pelaksanaan restorasi mangrove terpadu dan penguatan kapasitas petambak lokal serta mohon fasilitasi penyelesaian lahan budidaya yang berada dalam kawasan hutan,” jelasnya.

Untuk pengembangan perikanan tangkap, kendala yang dihadapi nelayan lokal adalah keterbatasan armada, alat tangkap yang ramah lingkungan serta akses terhadap pelabuhan dan pasar.

“Yang kami butuhkan saat ini adalah bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan lokal. Sarana pelatihan dan peningkatan keterampilan nelayan,” papar Kasmarni.

Selain itu, lanjut Bupati, dibutuhkan juga pembangunan pelabuhan perikanan yang berfungsi sebagai sandar kapal dan bongkar muat hasil tangkapan dari nelayan serta pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu di wilayah pesisir
sebagai pusat kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan secara terintegrasi, baik dari aspek produksi, pengolahan, distribusi hingga pemasaran.

Kasmarni juga menyoroti soal nelayan Bengkalis yang ditangkap aparat keamanan Malaysia. Beberapa kasus penangkapan nelayan Bengkalis oleh aparat keamanan Malaysia di wilayah perairan perbatasan menjadi perhatian serius karena tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan sosial, tetapi juga menimbulkan ketakutan serta menurunkan produktivitas nelayan lokal.

“Karena itu kami mengusulkan penataan zona tangkap yang jelas, penyuluhan hukum kepada nelayan serta peningkatan pengawasan dan pendampingan di wilayah perairan perbatasan,” ucap Kasmarni.

Ikut mendampingi Kasmarni dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, dr. Ersan Saputra TH serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. (inf)