RADAR BINTAN, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjamin ketersediaan atau stok ikan untuk memenuhi kebutuhan saat Ramadhan 1447 H jelang Idul Fitri 1447 H.
Jaminan itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono melalui siaran pers, Rabu 4 Februari 2026.
“Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan bahwa ketersediaan ikan di seluruh sentra konsumsi utama berada dalam status aman,” ujar Menteri Trenggono.
Menteri Trenggono menegaskan, pemerintah ingin memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang, didukung pasokan protein ikan yang bermutu dan harga yang stabil.
Menteri Trenggono mengungkapkan KKP telah menyiapkan langkah strategis untuk menjaga pasokan ikan nasional. Untuk periode Januari hingga Maret 2026, produksi ikan nasional diproyeksikan mencapai 3,57 juta ton.
Produksi tersebut ujarnya berasal dari sektor perikanan budi daya sebesar 2,05 juta ton dan perikanan tangkap sebesar 1,52 juta ton.
“KKP berkomitmen penuh untuk memastikan kebutuhan protein hewani masyarakat, khususnya dari sektor perikanan, dapat terpenuhi dengan baik dan dengan harga yang terjangkau,” katanya.
Selain menjaga geliat produksi, KKP juga melakukan pemantauan ketat terhadap ketersediaan ikan di delapan kota besar yang menjadi sentra konsumsi nasional. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, status ketersediaan ikan secara nasional berada pada kategori aman.
Sebagai langkah mitigasi, KKP menyiapkan pengamanan pasokan melalui optimalisasi stok gudang beku atau cold storage serta meningkatkan distribusi hasil perikanan budi daya.
“Kami memastikan distribusi antarwilayah tetap berjalan lancar untuk menjaga keseimbangan pasokan di tingkat konsumen,” ujar Menteri Trenggono.
KKP berharap dukungan dan sinergi dengan DPR RI terus terjaga agar upaya pengamanan pasokan ikan dapat berjalan optimal selama Ramadan hingga Idul Fitri, sehingga kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto mengatakan Komisi IV mengapresiasi kebijakan pemerintah yang dilakukan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pangan Nasional, Bulog, Perum BUMN, dan ID Food dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
“Komisi IV DPR meminta pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga guna menjamin kelancaran distribusi pangan,” ungkapnya.***
