RADARBINTAN.COM, Kabupaten Bengkalis — Sebagai wujud komitmen mendukung kemandirian energi nasional, PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI) melalui Kilang Dumai Operasi Sungai Pakning menggagas pembangunan Submarine Pipe Line (SPL) atau pipa bawah laut yang menghubungkan titik landfall dari Area Metering System menuju Jetty II Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Kilang Sungai Pakning.
Inisiatif itu merupakan bagian dari upaya penguatan rantai pasok energi, khususnya dalam memenuhi ketersediaan aftur dan BBM lainnya di wilayah Sumbagut, yang selama ini disuplai dari Kilang Dumai dan Kilang Sungai Pakning.
Rencana tersebut telah memperoleh izin resmi dari Kementerian Perhubungan RI melalui surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) berupa Surat Izin Membangun tertanggal 10 Maret 2025, serta persetujuan atas metode kerja dan analisa teknis pada 16 April 2025 dari Tim Teknis Terpadu Ditjen Hubla.
Sebagai langkah awal, PT. KPI Kilang Dumai Operasi Sungai Pakning bersama Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjung Buton serta Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Dumai menyelenggarakan rapat koordinasi pendahuluan pada Kamis, 22 Mei 2025 yang lalu di Pekanbaru.
Agenda itu membahas tentang berbagai aspek teknis dan non-teknis dengan fokus pada tata kelola ruang laut yang terpadu dan berkelanjutan.
Manager Production Kilang Dumai Operasi Sungai Pakning, Ririanti Safrida menyampaikan, proyek pembangunan pipa bawah laut itu merupakan langkah penting dalam mendukung prioritas nasional, khususnya Asta Cita di bidang kemandirian energi yang dicanangkan pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.
“Ini adalah bagian dari kontribusi kami dalam menjawab tantangan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi. Kilang Dumai Operasi Sungai Pakning memegang peran kunci dalam menyuplai Avtur dan BBM lainnya di wilayah Sumbagut, termasuk mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah haji 2025 hingga kepulangan jamaah pada Juli–Agustus mendatang. Pembangunan SPL ini menjadi tonggak penting bagi PT. KPI dalam memperkuat ketahanan energi nasional,” ujar Ririanti, kepada media ini yang disampaikan oleh Staf Humas Pertamina Sungai Pakning melalui Aplikasi berbagi pesan WhatsApp pada Selasa, 27 Mei 2025.
Ririanti menambahkan, proyek tersebut merupakan hal baru di Kilang Sungai Pakning, sehingga dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sangatlah diperlukan.
“Kami berharap arahan dan kolaborasi yang erat agar amanah besar ini dapat dilaksanakan secara optimal,” jelasnya.
Dengan izin resmi dari Ditjen Hubla dan berdasarkan hasil kajian risiko, pembangunan empat jalur pipa bawah laut di Jetty II TUKS Kilang Sungai Pakning dinyatakan aman untuk dilaksanakan. Langkah mitigasi teknis juga telah disiapkan guna meminimalkan potensi risiko selama operasional.
Sementara itu, Group Leader Maintenance Engineering Kilang Dumai Operasi Sungai Pakning, Prihartono dalam pemaparannya mengatakan, PT. KPI berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan pipa bawah laut sesuai dengan standar teknis dan regulasi yang berlaku.
“Dengan telah terbitnya izin pembangunan SPL dari Ditjen Hubla serta persetujuan metode kerja dan analisa teknis, PT. KPI berkomitmen untuk melaksanakannya dengan berpedoman pada kaidah-kaidah dan standar teknis serta regulasi yang berlaku. Yang tidak kalah pentingnya, kami juga senantiasa memperhatikan aspek keselamatan perairan dan lingkungan,” ujarnya.
Instalasi SPL yang berada di area wajib pandu juga akan disosialisasikan kepada masyarakat dan para pemangku terkait.
Pemasangan SPL tersebut akan dilengkapi rambu penanda serta pengamanan melalui pos dan patroli rutin.
Dari pengamatan di area eksisting, area tersebut dinilai aman karena tidak terdapat terumbu karang, batuan keras maupun gangguan lingkungan yang signifikan.
Dukungan dan Arahan dari Otoritas Maritim
Area Manager Communication, Relations & CSR PT. KPI RU II Dumai, Agustiawan menyampaikan, rencana pembangunan SPL tersebut tidak hanya mendukung operasional kilang, tetapi juga memperkuat konektivitas energi sebagai bagian dari ketahanan nasional.
“Infrastruktur ini akan mengoptimalkan distribusi produk energi secara efisien dan berkelanjutan. Ini adalah bentuk nyata dukungan PT. KPI terhadap program hilirisasi dan kemandirian energi nasional,” ucap Agustiawan.
Dalam rakor tersebut, juga dibahas penilaian risiko (risk assessment) yang mempertimbangkan aspek keselamatan, dampak ekonomi dan lingkungan sebagai bagian dari prinsip pembangunan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Selanjutnya, Kepala Seksi Alur Pelayaran Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Dumai, Aofun Suroso menyampaikan, area pembangunan SPL termasuk dalam wilayah Daerah Terbatas Terlarang (DTT) dan dinilai aman dari sisi keselamatan pelayaran.
Ia menekankan perlunya pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) sebagai penanda wilayah DTT dan jalur SPL.
“Pemasangan pipa ini aman, namun karena SBNP belum terpasang, masyarakat belum mengetahui batas DTT dan jalur SPL. Ke depannya, penandaan ini perlu segera direalisasikan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi intensif selama proses pemasangan pipa, termasuk pemprofilan ulang pasca-instalasi untuk memastikan kesesuaian rencana dan realisasi di lapangan.
Sementara itu, Kepala KSOP Kelas II Tanjung Buton, Capt. Oka Harry Putranto turut menyampaikan dukungan penuh terhadap proyek tersebut.
Ia mengatakan, transportasi merupakan unsur vital dalam menghubungkan sektor-sektor strategis dalam Asta Cita.
“Transportasi mendukung seluruh elemen Asta Cita. Kami siap mendukung penuh langkah Pertamina dalam menyediakan energi bagi masyarakat luas,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Oka turut memaparkan sejumlah hal penting terkait aspek regulasi pekerjaan bawah air, koordinasi pengawasan serta sejumlah detail teknis lainnya.
Selain itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya kepatuhan hukum dan perlibatan masyarakat, terutama nelayan dalam proses sosialisasi proyek agar tidak menimbulkan gangguan.
“Sosialisasi penting untuk menjembatani komunikasi dan membangun pemahaman bersama. Kami mendorong sinergi yang solid antar seluruh pihak agar proyek ini berjalan aman, tertib dan sesuai regulasi,” pungkasnya.
Kolaborasi lintas entitas menjadi kunci keberhasilan pembangunan SPL. PT. KPI berkomitmen untuk terus menjalin koordinasi dengan Ditjen Hubla, KSOP, Disnav, Pushidrosal, Ditjen Migas, KLH dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan proses pembangunan berlangsung selamat, andal, patuh terhadap regulasi dan ramah lingkungan.
Melalui kolaborasi yang kuat dengan pemangku kepentingan eksternal, PT. KPI Kilang Dumai kembali menegaskan komitmennya terhadap operasional yang aman, andal dan berkelanjutan guna mendukung kemandirian energi nasional sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan praktik bisnis yang bertanggung jawab.
Turut hadir dalam rakor tersebut, perwakilan Port Management & Marine Regulation PT. KPI, perwakilan Marine Operation Area Sumbagut PT. Pertamina Port & Logistics serta perwakilan KSOP Kelas II Tanjung Buton dan Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Dumai.
